Tagih Janji Jokowi Untuk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Papua

TERASTIMUR.com, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memenuhi janjinya soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua.

Hal ini disampaikan oleh Lembaga dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, mengingatkan pernyataan Jokowi dalam kunjungan perdanyanya ke Jayapura pada Desember 2014.

Elsam menilai Tim PPHAM pada 2022 dan Tim pemantau Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Pada Masa Lalu (PPHAM) dibentuk pemerintah, tetapi tidak menghasilkan solusi dan atau penyelesaian.

ELSHAM Papua menilai upaya penyelesaian ini justru semu tanpa itikad baik Presiden Jokowi di penghujung kepemimpinannya.

“Karena pembentukan tim PPHAM ini semata-mata untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia setelah Indonesia menjadi sorotan Komisi Tinggi HAM PBB,” ujar Direktur ELSHAM Papua, Pdt Matheus Adadikam, Minggu (1/1/2024).

ELSHAM Papua mencatat, sepanjang 2023, peristiwa yang mencederai HAM masih terus terjadi di atas tanah Papua.

Matheus mengatakan, realita konflik berkepanjangan di Papua belum menemui titik terang, kebijakannya militeristik, dan memihak investor kapitalis.

Kemudian, praktek impunitas, kriminalisasi aktivis, pembungkaman ruang berekspresi, pembunuhan diluar hukum, pengungsian internal, ujaran rasis dan kebencian, masih terus menjadi realita persoalan HAM di Tanah Papua sepanjang tahun ini.

“Kami juga mencatat sepanjang tahun 2023 ini sejak awal Januari telah terjadi banyak penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di beberapa wilayah di Tanah Papua, seperti di wilayah Boven Digoel di Januari 2023,” ungkapnya.

Menurut Matheus, kekerasan juga terjadi di Wamena pada Februari, Puncak pada Maret, Nduga pada April, penyisiran di Yahukimo pada Maret, pengungsian internal di daerah Paro-Nduga pada Februari pascapenyanderaan pilot Susi Air.

Tak hanya itu, penembakan yang dilakukan TPNPB juga intens seperti yang terjadi di wilayah Ilaga-Puncak pada Maret, hingga penjarahan harta benda warga sipil di wilayah Kuyawage pada April .

Melihat situasi konflik berkelanjutan yang terus terjadi ini, ELSHAM Papua menyatakan empat poin penting yang harus diperhatikan pemerintah :

1. Negara harus berani mengambil sikap dengan itikad baik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan yang terus terjadi di Tanah Papua.

2. Negara harus menghentikan kebijakan militeristik yang selama terus dipakai diatas Tanah Papua, dan hentikan juga penggunaan alat-alat perang secara berlebihan saat berhadapan dengan rakyat sipil di wilayah konflik.

3. Negara harus bisa menciptakan rasa aman bagi rakyat sipil di atas Tanah Papua.

4. Sebagai bentuk penghargaan kepada kemanusiaan ELSHAM Papua meminta TPNPB untuk membebaskan Pilot Susi Air yang disandera sejak Februari tahun ini.(tt)