Presiden Jokowi Diminta Segera Tunjuk Perempuan Papua Jadi Penjabat Gubernur
TERASTIMUR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menunjuk perempuan asli Papua sebagai Penjabat Gubenur Papua menggantikan Lukas Enembe yang masa jabatannya berakhir pada September 2023.
Permintaan ini disampaikan aktivis perempuan Papua, Doliana Yakadewa, kepada awak media termasuk Terastimur.com di Kota Jayapura pada Jumat (11/8/2023).
Doliana bersama Koalisi Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil Tabi Saireri mendorong Pemerintah Pusat menunjuk Juliana J Waromi sebagai Penjabat Gubernur Papua.
Alasannya, lantaran selama ini Papua mengalami krisis pemimpin perempuan.
“Secara kepangkatan dan jenjang memenuhi syarat, tetapi juga memiliki pengalaman, kemampuan, keahlian, kecakapan, berintegritas dan bertanggung jawab dalam memimpin,” kata Doliana.
Doliana mengatakan Presiden Jokowi mestinya menetapkan Juliana Waromi untuk menggantikan posisi Lukas Enembe.
“Ini merupakan suara hati kami representatif sebagai perempuan Papua,” ujarnya.
Doliana berujar, sudah saatnya berikan kesempatan buat perempuan memimpin Bumi Cenderawasih.
Sementara itu, Pokja Dewan Adat Papua dan YMC Papua, Imelda Baransano menyebut Papua membutuhkan seorang mama.
“Karena perawatan mama akan membuat kita tinggal dalam bingkai. Jika bapak presiden berkenan bisa memilih Juliana Waromi untuk menjadi Pj Gubernur,” ujarnya.
Ia menambahkan, negara saat ini dituntut mewujudkan keadilan dan kesetaraan.
3 Nama Pejabat OAP Diusulkan DPR Papua
Tiga nama calon Penjabat Gubenur Papua telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemeterian Dalam Negeri, di Jakarta.
Penyerahan oleh DPR Papua berlangsung pada Rabu (9/8/2023) sore.
Mereka akan menduduki kursi Gubenur Papua, gantikan Lukas Enembe yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2023.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyebut, saat penyerahan, ia didampingi Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda, Wakil Ketua III Yulianus Rumbairusi, serta para pimpinan fraksi di DPR Papua .
“Pemilihan tiga nama ini berdasarkan musyawarah dan mufakat,” ujar Jhony Banua kepada awak media, amis (10/8/2023).
Ia menegaskan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengajuan tiga nama bakal Pj Gubernru Papua ke Pemerintah Pusat.
Jhony menambahkan, Pemerintah Pusat tidak boleh menerima nama Pj Gubenur Papua dari kelompok – kelompok yang mengatasnamakan lembaga DPR Papua .
“Kami juga minta kepada masyarakat Papua, tidak lagi membuat kelompok-kelompok baru untuk kepentingan mengusulkan calon Pj Gubernur.”
“Mari kita sama-sama bersatu jaga Papua dengan baik agar Papua selalu menjadi tanah damai,” ujarnya.
Sementara, penetapan siapa Pj DPR Papua akan diumumkan pada 8 September 2023.
Adapun pelantikan dijadwalkan 9 September mendatang.
About Author
