Menurut KPK: 21 Daerah di Papua Kategori Sangat Rentan Terjadi Praktik Korupsi

TERASTIMUR.com, JAYAPURA – Johanis Tanak, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menyebutkan 21 daerah di masuk kategori sangat rentan terjadi praktik korupsi.

Hal ini berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI di Papua. 21 daerah rentan praktik korupsi meliputi, Biak Numfor dengan nilai SPI 62.81, Nabire dengan nilai 64.07.

Waropen dengan nilai 45.26, Sarmi dengan nilai 66.40, Dogiyai dengan nilai 66.29, Paniai dengan nilai 64.97. Lalu, Intan Jaya dengan 65.44, Puncak dengan nilai 65.19 dan Deiyai dengan nilai 55.62.

Sementara Puncak Jaya dengan nilai 60.75, Tolikara dengan nilai 62.18. Mamberamo Tengah dengan nilai 63.53 dan Jayawijaya dengan nilai 61.67. Untuk Mimika dengan nilai 51.23, Jayapura dengan nilai 65.30.

Untuk Mimika dengan nilai 51.23, Jayapura dengan nilai 65.30.

Kemudian, Keerom dengan nilai 58.30, Asmat dengan nilai 64.06 dan Mappi dengan nilai 65.92. Untuk Boven Digoel dengan nilai 58.40, Merauke dengan nilai 66.89 dan Supiori dengan nilai 65.19.

“Papua menunjukkan nilai 66.76, yang artinya masih masuk kategori sangat Rentan terjadi korupsi. Nilai itu mengalami kenaikan dibanding SPI 2021 yaitu 58.04. Sementara rata-rata SPI nasional 2022 ada di angka 71.94,” ujar Johanis di Jayapura, Senin 13 November 2023.

Menurut Johanis, hanya 3 wilayah yang masuk kategori rentan di Papua yakni Kepulauan Yapen dengan nilai 68.33, Lanny Jaya dengan nilai 68.15 dan Kota Jayapura dengan nilai 70.91.

“Hasil SPI ini dilakukan pada tahun 2022, mayoritas wilayah di Papua masuk kategori sangat rentan terjadi praktik korupsi. Bahkan tidak ada yang masuk dalam kategori terjaga,” katanya.

Johanis juga menyebut ada beberapa daerah yang data SPI-nya tidak dapat dihimpun karena berbagai alasan. Beberapa daerah tersebut seperti Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Mamberamo Raya.

”Ada yang belum bisa kita himpun datanya, seperti Kabupaten Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Mambramo Raya. Alasannya beragam mungkin faktor keamanankah hingga tidak ada responden,” ujarnya. (tt)