LMA Bersama Masyarakat di Sorong Tolak Peringatan Kemerdekaan Papua 1 Juli Melalui Aksi Bhakti Sosial

TERASTIMUR.com, SORONG – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Papua Barat Daya, Fatrah M. Soeltief meminta masyarakat untuk mewaspadai berita bohong alias hoaks terkait peringatan 1 Juli. Upaya ini dilakukan agar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dipertahankan.

Hal ini menyikapi momentum 1 Juli yang kerap digaungkan sebagai Hari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Fatrah mengatakan, masyarakat di Sorong terus diedukasi agar tidak terpengaruh dengan informasi hoaks.

“Di momen 1 Juli ini, kami Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong mengadakan bakti sosial dan pengobatan massal, sekaligus kami mengajak seluruh warga masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kepada berita hoaks yang saat ini beredar di masyarakat, khususnya 1 Juli,” kata Fatrah kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Bakti sosial dilakukan terhadap warga Kampung Nelayan Malawei di Jalan Selat Wangi, RT 05/RW 02, Kelurahan Malawei, Distrik Manoi, Kota Sorong, Senin (1/7). Dalam kegiatan tersebut, LMA bersama Puskesmas setempat memberikan pengobatan gratis dan pembagian sembako.

Soltief turut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa warga Papua memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. Pihaknya juga mengajak semua Lapisan masyarakat kota Sorong untuk sama sama menjaga kamtibmas dan toleransi sesama suku papua dan Nusantara di Tanah Malamoi ini.

“Jangan cepat terpengaruh, mari kitorang (kita) jaga kamtibmas, perkuat kesatuan dan persatuan dan taruh (tanamkan) dalam hati NKRI harga mati tidak ada yang lain, itu yang kini kita dorong dalam masyarakat,” ungkapnya.

Ketua RW 02 Kampung Nelayan Malawei, Yohana Marini menegaskan pihaknya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tersebar bahwa Tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua. Menurutnya Papua adalah NKRI dan itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Khususnya ditanggal 1 Juli ini kami tidak terpengaruh dengan apapun, tapi kami nyatakan bahwa kami khusus orang Papua dan yang ada di tanah Papua, kami tetap harga mati NKRI itu,” tegas Yohana.

Yohana menyebut jumlah warganya sebanyak 2.000 orang yang mendiami 5 RT. Sementara yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 350 kepala keluarga (KK). Yohana meminta agar pengobatan gratis terus dilakukan di wilayahnya. Sebab rata-rata masyarakat di wilayahnya tidak memiliki BPJS Kesehatan sehingga kesulitan berobat.

“Terima kasih atas bakti sosial terlebih khusus pengobatan gratis. Kami di sini kebanyakan nelayan sehingga kalau mereka sakit dan ke puskesmas itu agak sulit. Masyarakat di sini baru setengah yang sudah punya BPJS, yang lain belum karena kepengurusan BPJS itu agak sedikit sulit bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.

Terakhir Yohana mengungkapkan bahwa Kampung nelayan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dengan tegas menolak aksi 1 Juli 2024 yang mengatasnamakan orang Papua ingin merdeka.(tt)