Masyarakat Adat Tabi - Saireri Sampaikan Mosi Tidak Percaya Kepada Pemerintah Provinsi Papua

TERASTIMUR.com, JAYAPURA – Kelompok Masyarakat Adat Tabi-Saireri yang tergabung dalam Gerakan Tabi-Saireri Bersatu (GTSB) menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang dianggap tidak dapat menjalankan roda pemerintahan.

Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua sejak dikendalikan Penjabat (Pj) Gubernur, Ridwan Rumasukun dianggap jalan di tempat, pilih kasih dan terkesan saling mengamankan.

“Sejak Pemprov Papua dipimpin oleh Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, situasi dan kondisi pelayanan pemerintahan dalam posisi stagnan serta belum terjaminnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda lebih banyak menghabiskan waktu diluar (urusan jalan-jalan) ketimbang melayani masyarakat di Papua,” kata Koordinator GTSB, Catto Mauri.

Kinerja Pj Gubernur menurutnya tidak ada tindakan nyata dalam menjawab kebutuhan perubahan di lingkungan tersebut, akibatnya terjadi rangkap jabatan dibiarkan begitu saja.

“Rangkap jabatan ini tidak sesuai dengan agenda prioritas Pj Gubernur Papua terkait percepatan penataan birokrasi. Artinya bahwa Pj Gubernur tidak melaksanakan tugas pemerintahan dengan bersih dan berwibawa,” tuturnya.

GTSB juga meminta agar Presiden Joko Widodo menunjuk Penjabat Gubernur dari pusat yang tegas dan bersih, sehingga mampu mengendalikan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum dan ketentraman sehingga tercipta situasi yang ama dalam menghadapi Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pemilu Adat (DPRK) di Provinsi Papua.

“Disamping itu, kami meminta kepada Presiden untuk memberikan arahan kepada Kemenko Polhukam, KPK, Kejaksaan dan Polri untuk konsisten mengawal serta mengusut tuntas semua pihak yang terlibat kasus mega korupsi di Papua,” tutur Catto.

Catto juga menegaskan bahwa mosi tidak percaya kepada Pemprov Papua ini bukan karena kepentingan politik, melainkan sebagai fungsi kontrol agar pelayanan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua.(tt)