Ada Oknum OPD Minta Uang ke Pengusaha, Gubernur Minta Inspektorat Berperan

TERASTIMUR.com – Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat menerima pengaduan dari pelaku usaha.

Ada oknum di OPD Papua Barat yang minta uang pelicin pengadaan proyek kepada pengusahan tertentu sebesar Rp120 juta.

Permintaan itu dijanji akan diberikan proyek pembangunan tempat ibadah di salah satu kabupaten di Papua Barat, namun itu hanya janji.

Untuk itu Ombudsmen Papua Barat sementara mendorong dugaan itu ke rana hukum di Polda Papua Barat.

Dugaan itu terungkap dalam pertemuan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Muda Y Sombuk bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (pur) Drs Paulus Waterpauw Msi serta jajaran Pemda Papua Barat saat pemyerahan kajian efektivitas pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha ke Penjabat Gubernur Papua Barat.di Hotel Aston Kamis (14/9/2023).

‘’Kita temukan banyak permintaan uang pelican, bahkan kami di Ombudsman tahun lalu menerima laporan, seorang pelaku usaha melaporkan Ia diminta uang sampai 120 juta,’’ ujar Ombudsmen.

‘’Untuk mendapatkan proyek di salah satu kabupaten, yaitu pembangunan gereja, mereka gantikan dengan proyek dari oknum di OPD tersebut,’’ sambungnya.

Ombusdmen sebut, karena dijanjikan proyek, maka pelaku usaha mau tidak mau, mereka tetap memberikan, janji itu tidak realisasi, upaya ini sudah kami dorong ke penegakan hukum di Polda Papua Barat.

‘’Banyak yang kita temukan, ada beberapa kesimpulan kami temukan bahwa pelaku usaha ini mereka tidak punya modal kuat dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa,’’ tuturnya.

Ditempat yang sama penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Paulus Waterpauw menjelaskan, bahwa terkait dengan optimalisasi pembinaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

‘’Kita melakukan pembinaan pelaku usaha, karena beberapa modus, misalkan berada di daerah lain dengar di sini ada ruang, rame-rame ke sini, juga dari sini masuk ke kabupaten lain,’’ sebut gubernur mencontohkan.

”Kita bersama perlu kasih pemahaman yang benar kepada pelaku usaha, jangan saling makan begitu,’’ sambungnya.

Ia menegaskan, lebih parah lagi pakai bandara OAP yang kerjakan orang lain.

‘’Itu menjadi masalah, biro barang dan jasa terus evaluasi, beberapa kali saya ingatkan hal itu,’’ tandas Waterpauw.

Menurut gubernur, kalau menggunakan tangan yang lain saya bilang sabar dulu.

‘’Jangan mereka ambil terus pergi, bapak tinggal buka mulut lihat saja.’’ ujarnya mengingatkan.

Gubernur menanggapi positif masukan Ombudsmen RI Papua Barat, sehingga tentang pengawasan barang dan jasa secara internal Pemprov akan optimalkan, yang eksternal Pemprov Papua Barat percayakan penuh kepada Ombudsman RI Papua Barat.

‘’Sehingga kualifikasi pengusaha OAP penting,’’ sebut dia.

Ia menurutkan, jika dilihat provinsi Papua “panas”, hangat, Papua Barat kelihatan tenang tapi masuk di dalam air lebih keras.

‘’Kelihatannya tenang, tetapi ternyata apakah tenang itu memang tenang, atau tenang-tenang saja, tutrnya Paulus.

‘’Kalau tenang-tenang saja saya minta inspektorat berperan, kami sementara menghadapi banyak persoalan di provinsi kita ini,’’ tutur jenderal bintang tiga polisi ini. (tt)