Sidang MK Makin Dekat, Beberapa KPU Kabupaten di Papua Terkendala Keuangan

TERASTIMUR.com-Jelang sidang sengketa Hasil Pillkada Papua 2024 di Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2025, beberapa Kabupaten/Kota masih terkendala soal keuangan. Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon menyampaikan hal tersebut, saat pembukaan rapat kerja KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota di Jayapura pada Jumat, 10 Januari 2025.

Menurut Dumbon, untuk KPU Provinsi tidak ada kendala soal keuangan. Karena Pemprov Papua sudah langsung mentransfer 100 persen dana Pilkada ke rekening KPU, sejak bulan Februari 2024. “Yang menjadi kendala itu teman-teman KPU Kabupaten/Kota. Mungkin karena berbagai kesulitan keuangan, sehingga pemerintah setempat mengambil kebijakan untuk mentransfer per termen,” ujarnya.

Dikatakan, KPU Papua sudah memasuki tahap terakhir menghadapi sidang gugatan di MK, dengan 14 pengaduan gugatan. Dimana ada 13 gugatan dari 9 Kabupaten/Kota, dan 1 gugatan untuk Pilkada Gubernur. “Jadwal tahapan sidang di MK itu tidak bisa tawar-menawar, harus tetap jalan. Nah ada beberapa Kabupaten yang mengalami kendala,” tandas Dumbon. Dirinya menyebutkan, untuk Kabupaten Keerom dari awal sudah kesulitan soal keuangan, sehingga diambil alih oleh Kemendagri.

Selain itu Kabupaten lain seperti Waropen dan Kabupaten Kabupaten Biak Numfor, juga mengalami kesulitan keuangan. Untuk itu dirinya berharap, Pemerintah Daerah masing-masing segera mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Karena kata dia, baik KPU Provinsi maupun Kabupaten, harus melakukan konsultasi di hari-hari terakhir persidangan, dengan kuasa hukum dan juga biro hukum KPU RI, dalam rangka untuk menghadapi sidang. “Kita mau dalam sidang itu kita menang. Sehingga kita butuh untuk membiayai tahapan persiapan sampai dengan siding. Dan itu yang menjadi kendala di beberapa KPU Kabupaten Kota,” pungkasnya.

Dirinya berharap, daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan nota kesepahaman KPU dengan Pemerintah Daerah, segera menyelesaikan tanggungjawab membiayai seluruh tahapan Pilkada.